DEGRADASI FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM SENTRALISASI KEBIJAKAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN/KOTA

  • Fanda I'aannah Universitas Gadjah Mada
  • Agus Tri Widodo
DOI: https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v4i2.103
Kata Kunci: Cipta Kerja, DPRD, Sentralisasi, Rencana Tata Ruang Wilayah

Abstrak

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan implikasi yang cukup luas dalam berbagai/ bidang, salah satunya dalam bidang penetapan Rencana Tata Ruang Wlayah di Kabupaten/Kota. UU a quo mensentralisasikan kebijakan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten/Kota. Artikel ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Kedua, mengapa dilakukan sentralisasi dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Ketiga, bagaimana eksistensi DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berdampak pada fungsi legislasi DPRD yang mengalami degradasi. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dengan adanya undang-undang cipta kerja ini kewenangan pengaturannya menjadi sentralistik meskipun daerah masih diberikan beberapa peranan dan kewenangan.

Diterbitkan
2021-08-16
##submission.howToCite##
I’aannah, F., & Tri Widodo, A. (2021). DEGRADASI FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM SENTRALISASI KEBIJAKAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN/KOTA. Jendela Inovasi Daerah, 4(2), 12-28. https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v4i2.103
Terbitan
Vol 4 No 2 (2021): Agustus
Bagian
Articles

##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

##plugins.generic.recommendByAuthor.noMetric##